SKEMA KETAHANAN PANGAN BERKELANJUTAN DITENGAH PANDEMI COVID-19 DALAM MEWUJUDKAN SIMBIOSIS MUTUALISTIK ANTAR STAKEHOLDERS

Pandemi virus Corona atau yang biasa disebut Covid-19 hingga saat ini masih terus menghantui Tanah air. Melalui penyebarannya yang begitu cepat. Virus Corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia bahkan Indonesia. Dampak dari penyebaran ini sangat terasa di berbagai sektor perekonomian dunia seperti perdagangan, investasi dan pariwisata, tanpa terkecuali pada sektor pangan atau pertanian yang berdampak cukup besar terhadap Ketahanan Pangan Nasional

Besarnya impact yang ditimbulkan dari penyebaran virus tersebut membuat pemerintah terpaksa mengambil tindakan tegas dengan melakukan pencegahan berupa physical distancing atau menjaga jarak sosial di berbagai daerah terdampak Covid-19 dan menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di berbagai daerah zona merah seperti Jabodetabek yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Teknis pelaksanaan PSBB. Implementasi PSBB yang dapat diperluas sewaktu-waktu juga kian mempersempit ruang gerak masyarakat. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat mengkhawatirkan ketersediaan bahan kebutuhan pokok sehari-hari sehingga menimbulkan Panic Buying atau keadaan panic dalam membeli sesuatu barang dalam jumlah besar untuk memenuhi stok kebutuhan.

Fenomena panic buying dapat menyebabkan kelangkaan barang kebutuhan pokok akibat lonjakan permintaan dalam waktu singkat. Akibatnya harga sejumlah bahan pokok mulai mengalami kelangkaan dan merangkak naik. Bahkan komoditas pangan seperti gula, bawang putih, dan bawang bombai langka di pasaran. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan Rata-rata harga beras pada bulan Maret 2020 sebesar Rp14.209,00 per kg, naik 0,15 persen dari bulan sebelumnya.  Harga gula pasir naik 9,01 persen, telur ayam ras naik 4,25 persen, sedangkan cabai rawit turun 17,84 persen, cabai merah turun 16,57 persen dan komoditas lain seperti daging ayam ras, daging sapi, susu kental manis, minyak goreng, tepung terigu, telur ayam ras, dan ikan kembung perubahannya relative rendah.

Begitupun Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) kenaikan harga gula terjadi di sejumlah provinsi. Misalnya Di DKI Jakarta harga naik menjadi Rp 19.200 per kilogram, di Banten Rp 19.050, Jawa Timur Rp 18.700, dan Jawa Barat Rp 17.450. Harga lebih tinggi terdapat di porvinsi luar Jawa. Maluku mencapai Rp 20 ribu per kilogram dan Kalimantan Tengah Rp 21 ribu. Seluruh kenaikan harga itu jauh dari harga eceran pokok yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp 12.500 per kilogram. Kondisi kelangkaan bahan pokok tersebut harus cepat diatasi oleh pemerintah untuk tetap menjaga stabilitasi dan Ketahanan pangan Nasional.

Menghadapi situasi pandemi Covid-19 dan di bulan puasa menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan stakeholders dalam memenuhi kebutuhan pangan local berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Perlu perhatian khusus dari pemerintah dalam menanggapi permasalahan ini dengan memberikan insentif lebih kepada petani maupun pelaku usaha di sektor Pertanian agar Ketahanan Pangan Berkelanjutan dapat terwujud. Dalam hal ini perlu adanya skema pentahelix yaitu pola koordinasi, distribusi dan implementasi yang kondusif dan  efektif untuk dijalankan di tengah wabah pandemik Covid-19 antara Pemerintah, Swasta, Akademisi, pelaku usaha (Petani/UMKM/Perusahaan skala kecil/besar) dan Media. Diharapkan melalui pola koordinasi dan Kerjasama yang baik dari masing-masing stakeholders dapat mempercepat alur distribusi pangan sehingga masalah seperti kelangkaan bahan pokok dapat diatasi secara massive dan komprehensif.

Pertama, peran Pemerintah dalam hal ini sangatlah vital sebagai pelaksana teknis dalam mengalokasi, mendistribusi dan menjaga stabilisasi Negara. Pemerintah perlu mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi seperti kelangkaan bahan pokok untuk beberapa bulan ke depan. Menindaklanjuti INPRES Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, maka pemerintah terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Industri menjadi pihak utama untuk merefocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran untuk Memenuhi Ketersediaan Pangan demi terwujudnya Ketahanan Pangan Berkelanjutan. Pemberian insentif berupa modal, APD (Masker dan sarung tangan) serta Asuransi Kesehatan kepada para pelaku usaha di bidang pertanian seperti Petani, UMKM, dan Perusahaan skala Kecil/besar agar dapat terus bekerja dalam memenuhi kebutuhan pangan 267 juta jiwa Masyarakat Indonesia. Pemerintah dapat berkoordinasi dengan perusahaan di bidang pertanian berbasis fintech dalam memenuhi permodalan petani atau pelaku usaha di tengah pandemic ini. Kemudian memberikan keluwesan pencairan KUR di setiap daerah kepada petani sehingga alur permodalan dapat berjalan secara efisien dan memperbesar skala usaha hingga mencapai skala ekonomi serta menekan biaya tetap. Melalui metode semacam itu diharapkan akan timbul simbiosis mutualistik dari setiap stakeholders demi terwujudnya Ketahanan Pangan Berkelanjutan.

Kedua, Pemerintah dapat memotong rantai pasok (Supply Chain) yang panjang atau mereduksi Lembaga yang kontraproduktif agar pasokan kebutuhan pangan 11 komoditas strategis (beras, jagung, bawang merah,bawang putih,cabai besar, cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, daging sapi/kerbau dan minyak goreng) dapat terpenuhi dengan cepat, kualitas terjamin dan harga terjangkau. Menggabungkan manajemen rantai pasok dan integrasi proses bisnis diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keunggulan kompetitif komoditas dan pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan petani. Peningkatan keunggulan kompetitif belum cukup apabila hanya mempraktikkan kolaborasi (kerjasama) dan  manajemen rantai pasok, namun masih diperlukan introduksi integrasi proses bisnis (Bartezzaghi, 1999; Spekman, et  al.,  2001). Integrasi  proses bisnis adalah suatu konsep  yang  memobilisasi sharing pemanfaatan barang-barang  modal  dan  mereduksi lembaga di dalam rantai pasok dan aktivitas yang inefisiensi. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dapat meningkatkan sosialisasi dan optimalisasi program Toko Tani Indonesia (TTI) dalam rangka menciptakan Stabilisasi Harga Pangan, dengan focus utama pada perlindungan dan pemberdayaan petani dari sisi produsen untuk memperoleh kepastian pasar dan kemudahan akses pangan dari sisi konsumen.

Ketiga, Pemerintah melalui Bulog berkoordinasi dalam monitoring stok dan distribusi pasokan 11 komoditas pangan setiap daerah bekerjasama dengan pemerintah daerah serta Tim program Ketahanan Pangan daerah, melakukan forecasting dan antisipasi untuk pemenuhan kebutuhan pangan didaerah yang terdampak PSBB, membantu penyerapan gabah dan transportasi/Angkut distribusi pangan serta memperkuat stabilitas pasokan ketersediaan bahan pokok seperti beras melalui program CBP (Cadangan Beras Pemerintah). Bulog sebagai pilar ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas pangan diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam Pemantapan ketersediaan, stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok ditengah kondisi seperti ini sehingga dapat mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan.

Tantangan besar yang saat ini dihadapi bangsa ini tentunya memerlukan Kerjasama yang massive dan komprehensif dari berbagai stakeholders dalam mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan melalui skema pentahelix sehingga dapat menimbulkan simbiosis mutualisktik antar stakeholders. Melalui skema ini diharapkan dapat mengantisipasi atau mencegah kemungkinan terjadinya krisis pangan selama maupun pasca-wabah Covid-19. Dengan ini Penulis mengajak seluruh komponen bangsa dan elemen bangsa untuk bersama-sama saling bekerja keras, memberikan dukungan dan energy positif satu sama lain dalam berikhtiar melawan wabah virus Covid-19 ini.

Penulis: 

Dafa Yudha Maghreza (Universitas Islam Negeri Jakarta)

 

Daftar Pustaka

Anatan,L.  dan  L.Ellitan,  2008. Supply  Chain  Management: Teori  dan  Aplikasi.  Alfabeta. Bandung.

BPS (Badan Pusat Statistik). 2020. Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi April 2020. Edisi 119. Diakses pada https://www.bps.go.id/publication/2020/04/13/dc842b34cddc982af1e69f92/laporan-bulanan-data-sosial-ekonomi-april-2020.html

BULOG (Badan UrusanLogistik). 2018. BULOG dalam Pilar Ketahanan Pangan. Diakses pada http://www.bulog.co.id/ketahananpanganbulog.php

Mathuramaytha, C. 2011. Supply Chain Collaboration –What’s an outcome ? : A Theoreties Model. International Conferenceon Financial Management and Economics. IPEDR.Vol.11@2011. IACSIT Press. Singapore. Hal 102-108

Leave a Reply