RILIS AKSI MAY DAY 2021 – POPMASEPI

Salam Profesi!!

POPMASEPI! Jaya!!

 

Tanggal 1 Mei (May Day) merupakan Hari Buruh Internasional yang dirayakan setiap tahunnya oleh berbagai elemen perburuhan di seluruh dunia. Monumental May Day ini dilatarbelakangi oleh demonstrasi besar-besaran di Amerika Serikat, yang diikuti oleh sekitar 400.000 buruh pada 1 sampai 4 Mei 1886, dengan tuntutan pemberlakuan delapan jam kerja per hari. Peristiwa tersebut menewaskan ratusan buruh, sehingga pada Juli 1889, melalui Kongres Sosialis Dunia di Perancis, menetapkan tanggal 1 Mei sebagai hari buruh sedunia.

Perayaan May Day tahun 2021 merupakan tahun ke dua perayaan harinya kaum buruh ini di tengah Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 sebagai penyebab krisis multidimensional sampai saat ini masih terus dilakukan berbagai upaya pengendalian oleh pemerintah, dimana menyedot biaya dalam jumlah besar, yang bersumber dari pendapatan negara. Namun upaya-upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan.

Di lain sisi, masyarakat membutuhkan perhatian lebih untuk memperoleh jaminan atas hak-haknya, termasuk dalam aspek ketenagakerjaan dan pertanian. Terdapat beberapa problematika sektoral bersangkutan, yaitu: gelombang PHK besarbesaran yang sampai sekarang belum mendapatkan titik terang yang solutif; pengesahan UU Cipta Kerja yang kontroversial diyakini merugikan kaum buruh; polemik rencana impor beras dari pemerintah yang kontradiktif dari data pasokan beras di dalam negeri; serta program Kartu Tani yang masih menghadapi persoalan distribusi dan kesiapan infrastruktur internet.

Kementerian Ketenagakerjaan dalam keterangan di laman resminya berkomitmen mendorong pemulihan PHK, memberikan dukungan dan harapan besar kepada pihak perusahaan untuk memanggil kembali karyawan-karyawan yang mendapatkan PHK. Seperti diketahui, penerapan protokol kesehatan Covid-19 memicu perusahaan-perusahaan terpaksa mengambil keputusan PHK besar-besaran. Terdapat tiga program yang diluncurkan Kementerian Ketenagakerjaan untuk merespon dinamika ketenagakerjaan yang diakibatkan Pandemi Covid-19, yaitu: pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas; pembangunan perluasan kesempatan kerja bagi pekera yang tertimpa Covid-19 melalui program padat karya dan kewirausaahan; layanan informasi dan pengaduan kesehatan dan keselamatan kerja.

Namun angka PHK tidak dapat dipulihkan, bahkan terus bertambah. Per April 2020, Kementerian Ketenagakerjaan nencatat jumlah PHK sebanyak 1,9 juta pekerja, meningkat menjadi 5,6 juta pekerja per Oktober 2020, kemudian mencapai 29,12 juta per Februari 2021. Artinya, Kementerian Ketenagakerjaan perlu melakukan terobosan khusus untuk mengatasi permasalahan PHK tersebut.

Keputusan Pemerintah Pusat menetapkan RUU Cipta Kerja menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sampai sekarang masih mendapatkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Pasalnya isi UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan diyakini merugikan kaum buruh. Beberapa alasan penolakan terhadap UU Cipta Kerja, yaitu: hilangnya Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota yang termaktub di dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, diganti dengan Upah Minimum Provinsi, sedang kondisi perekonomian di kabupaten kota dalam sebuah provinsi berbedabeda; jam kerja eksploitatif yang boleh mencapai 14 jam per hari (40 jam per minggu), padahal di UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, jam kerja diatur antara 7-8 jam per hari; serta beberapa alasan lainnya yang menyangkut jaminan sosial dan pesangon.

Upaya pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan nasional terus dilakukan, terutama komoditas beras yang notobenenya sebagai pangan pokok yang dikonsumsi mayoritas masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan ketersediaan berasselama masa pandemi Covid-19, pemerintah memiki argumentasi dan data yang meyakinkan, bahwa stok beras nasional masih bisa terpenuhi. Selain itu, pemerintah juga melakukan terobosan seperti Food Estate di beberapa daerah yang ditangani langsung oleh beberapa kementerian.

Pada realitasnya, pemerintah telah menyepakati membuka kembali kran impor beras sebesar 1 juta ton di tahun 2021 ini, melalui rapat terbatas. Berdasarkan konfirmasi Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi dan Kementerian Perdagangan, impor tahun ini dilakukan untuk mengamankan stok beras pasca penyaluran bansos, serta mengantisipasi pandemi Covid-19 dan bencana banjir. Kemudian dari 1 juta ton tersebut, 500 ribu ton diantaranya dialokasikan untuk Beras Cadangan Pemerintah (BCP), dan 500 ribu ton lagi disesuaikan dengan kebutuhan Bulog.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras dalam negeri mencapai 31,31 juta ton tahun 2019, kemudian meningkat menjadi 31,33 juta ton di tahun 2020. Lebih lanjut, BPS memperkirakan produksi padi pada periode JanuariApril 2021 mencapai 25,37 juta ton GKG, atau mengalami peningkatan sebesar 5,37 juta ton (26,88%) dibandingkan tingkat produksi padi tahun 2020 di periode yang sama, yakni 19,99 juta ton GKG. Angka proyeksi ini terbilang sangat signifikan, sehingga produksi beras sebesar 31,33 juta ton pada tahun 2020, secara optimis tentu akan mengalami kenaikan juga di tahun 2021.

Food Estate merupakan salah satu program unggulan pemerintah di bidang pertanian, untuk meningkatkan produksi beras di dalam negeri, terutama Food Estate yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah. Program Food Estate yang sudah berjalan semenjak Oktober 2020 sudah memasuki masa panen raya perdana pada Februari 2021. Kementerian Pertanian mencatat luas lahan yang sudah dipanen sebesar 1200  sejauh ini, Program Food Estate turut memberikan kontribusi terhadap angka produksi beras dalam negeri, artinya tujuan pemerintah menjaga pasokan beras di masa krisis melalui program ini sudah mulai terlihat. Pasokan beras tahun 2021 juga bersumber dari surplus beras tahun sebelumnya, yakni 6 juta ton. Ditambah lagi Indonesia akan memasuki panen raya tahunan yang jatuh pada pertengahan Maret sampai bulan April.

Kepemilikan Kartu Tani oleh petani sebagai syarat memperoleh pupuk bersubsidi masih terkendala beberapa aspek semenjak diluncurkan tahun 2017 yakni: distribusi yang belum merata; dan jaringan internet yang belum menjangkau seluruh wilayah pedesaan. Distribusi Kartu Tani, khususnya di wilayah Jawa dan Madura ditargetkan mencapai 65% di tahun 2020, namun yang terealisasi hanya mencapai 12%. Artinya distribusi Kartu Tani masih jauh dari target yang berdampak pada akses petani terhadap pupuk bersubsidi dari pemerintah.

Berdasarkan beberapa persoalan ketenagakerjaan dan pertanian yang dikemukakan, perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian (POPMASEPI) menyampaikan tuntutan sebagai berikut:

  1. Mendesak pemerintah untuk memulihkan permasalahan PHK.
  2. Mendesak pemerintah menerbitkan PERPPU untuk membatalkan UU Cipta Kerja.
  3. Mendesak pemerintah untuk mengehentikan rencana impor beras.
  4. Meminta pemerintah untuk meninjau kembali Program Kartu Tani.

Demikian pandangan dan tuntutan yang disampaikan. Perubahan menuju keadaan yang ideal merupakan harapan dari kita semua, masyarakat Indonesia. Semoga bangsa ini segera keluar dari berbagai permasalahan yang menimpah.

 

TTD

Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia

 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Leave a Reply